Siapa yang harus disalahkan dan bertanggung jawab? Ekonom Dradjad Wibowo mengatakan, banjir pada dasarnya memang merupakan bencana alam. Namun terlalu banyak diskusi tanpa langkah konkrit dalam mengantisipasinya.
"Untuk mengatasi banjir, dan juga macet di Jakarta, kita terlalu banyak konsep dan diskusi. Sementara langkah aksi-nya jauh dari memadai," ungkapnya ketika berbincang dengan detikFinance, Jumat (18/1/2013).
Nanti setelah banjir reda, Dradjad mengatakan baik pemerintah maupun masyarakat sudah lupa dan lalai lagi untuk mengatasi banjir.
"Jadi jangan hanya salahkan pemerintah pusat dan DKI saja, kita sebagai masyarakat juga ikut bertanggung jawab," tegas Dradjad.
Jika dilihat sumber air banjir di Jakarta, Ia mengatakan setidaknya ada tiga sebab. Pertama, hujan di Jakarta sendiri, kiriman dari Bogor dan sekitarnya, serta rob dari laut.
"Tahun 2013 ini, kiriman dari Bogor tak separah 2007. Curah hujan Bogor Puncak hanya sekitar 100 mm, sementara 2007 sempat mencapai 340 mm. Jadi hanya sepertiganya," jelasnya.
"Curah hujan di Jakarta sendiri paling tinggi 125 mm posisi kemarin. Masih jauh dari level 200-250 tahun 2007. Semntara rob dari laut tidak signifikan tahun ini. Artinya, alam menggelontorkan air yang sangat jauh di bawah 2007, tapi secara visual banjir 2013 lumayan parah," imbuh Politisi PAN ini.
Pada intinya, lanjut Dradjad, solusinya lebih kepada kebersamaan bagaimana pemerintah pusat, pemerintah DKI sekitarnya serta masyarakat bekerja sama mengatasi banjir.
Kerjasama sebagai satu bangsa Indonesia ini yang menurut Dradjad tidak jalan.
"Kita semua terjebak ego masing-masing. Contohlah Yayasan Budha Tzu Chi yang berhasil memindahkan masyarakat di bantaran sungai ke apartemen murah yang jauh lebih layak huni," tuturnya.
Ini konsep besar, menurut Dradjad memindahkan ribuan kepala keluarga di bantaran sungai ke apartemen murah dan sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat bisa menjadi solusi.
DKI Jakarta perlu kerjasama yang lebih banyak seperti ini untuk membangun waduk raksasa dan danau-danau kecil penampung air, melebarkan dan membersihkan sungai serta saluran air, membangun lebih banyak hunian vertikal, mengurangi izin landed houses yang banyak menyita resapan air, membangun dinding laut penahan rob dan sebagainya.
"Semua konsep itu nilai ekonomi dan ekologisnya tinggi. Tapi kerjasama antar kita yang sangat minim," tutup Wakil Ketua Umum PAN ini.
(dru/dnl)
Siapa yang harus disalahkan dan bertanggung jawab? Ekonom Dradjad Wibowo mengatakan, banjir pada dasarnya memang merupakan bencana alam. Namun terlalu banyak diskusi tanpa langkah konkrit dalam mengantisipasinya.
"Untuk mengatasi banjir, dan juga macet di Jakarta, kita terlalu banyak konsep dan diskusi. Sementara langkah aksi-nya jauh dari memadai," ungkapnya ketika berbincang dengan detikFinance, Jumat (18/1/2013).
Nanti setelah banjir reda, Dradjad mengatakan baik pemerintah maupun masyarakat sudah lupa dan lalai lagi untuk mengatasi banjir.
"Jadi jangan hanya salahkan pemerintah pusat dan DKI saja, kita sebagai masyarakat juga ikut bertanggung jawab," tegas Dradjad.
Jika dilihat sumber air banjir di Jakarta, Ia mengatakan setidaknya ada tiga sebab. Pertama, hujan di Jakarta sendiri, kiriman dari Bogor dan sekitarnya, serta rob dari laut.
"Tahun 2013 ini, kiriman dari Bogor tak separah 2007. Curah hujan Bogor Puncak hanya sekitar 100 mm, sementara 2007 sempat mencapai 340 mm. Jadi hanya sepertiganya," jelasnya.
"Curah hujan di Jakarta sendiri paling tinggi 125 mm posisi kemarin. Masih jauh dari level 200-250 tahun 2007. Semntara rob dari laut tidak signifikan tahun ini. Artinya, alam menggelontorkan air yang sangat jauh di bawah 2007, tapi secara visual banjir 2013 lumayan parah," imbuh Politisi PAN ini.
Pada intinya, lanjut Dradjad, solusinya lebih kepada kebersamaan bagaimana pemerintah pusat, pemerintah DKI sekitarnya serta masyarakat bekerja sama mengatasi banjir.
Kerjasama sebagai satu bangsa Indonesia ini yang menurut Dradjad tidak jalan.
"Kita semua terjebak ego masing-masing. Contohlah Yayasan Budha Tzu Chi yang berhasil memindahkan masyarakat di bantaran sungai ke apartemen murah yang jauh lebih layak huni," tuturnya.
Ini konsep besar, menurut Dradjad memindahkan ribuan kepala keluarga di bantaran sungai ke apartemen murah dan sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat bisa menjadi solusi.
DKI Jakarta perlu kerjasama yang lebih banyak seperti ini untuk membangun waduk raksasa dan danau-danau kecil penampung air, melebarkan dan membersihkan sungai serta saluran air, membangun lebih banyak hunian vertikal, mengurangi izin landed houses yang banyak menyita resapan air, membangun dinding laut penahan rob dan sebagainya.
"Semua konsep itu nilai ekonomi dan ekologisnya tinggi. Tapi kerjasama antar kita yang sangat minim," tutup Wakil Ketua Umum PAN ini.
(dru/dnl)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar